Dalam sistem perpajakan Indonesia, status hubungan suami istri tidak hanya mempengaruhi kehidupan sosial dan hukum, tetapi juga berdampak langsung terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri, terutama yang menjalankan kegiatan usaha atau memiliki kewajiban pajak, untuk memahami jenis status perpajakan dan implikasi hukum dan administratifnya, khususnya dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
Hive Five akan menguraikan secara lengkap mengenai jenis-jenis status perpajakan suami istri, pengaruhnya terhadap kewajiban pelaporan pajak, hingga tips penting bagi pelaku usaha.
Dasar Hukum
Beberapa regulasi yang menjadi acuan mengenai status perpajakan suami istri di antaranya:
a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-30/PJ/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP.
c. Surat Edaran Dirjen Pajak SE-98/PJ/2009 tentang Penghasilan Suami Istri.
Jenis Status Perpajakan Suami Istri
Status perpajakan suami istri terdiri dari empat jenis utama, yaitu:
| Status | Penjelasan |
|---|---|
| KK (Kepala Keluarga) | Penghasilan suami dan istri digabung. SPT tahunan dilaporkan atas nama suami. Hanya menggunakan satu NPWP, yaitu milik suami. |
| HB (Hidup Berpisah) | Suami dan istri sudah resmi bercerai. Keduanya memiliki kewajiban perpajakan masing-masing, termasuk pelaporan SPT tahunan secara terpisah dan penggunaan NPWP masing-masing. |
| PH (Pisah Harta) | Meski masih dalam ikatan pernikahan, terdapat perjanjian pemisahan harta yang disahkan oleh notaris. Oleh karena itu, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban perpajakan terpisah, termasuk pelaporan SPT dan penggunaan NPWP masing-masing. |
| MT (Memilih Terpisah) | Tidak ada perjanjian notaris, namun pasangan memilih untuk melaporkan SPT secara terpisah. Istri wajib memiliki NPWP sendiri, dan pelaporan dilakukan mandiri, walau penghasilan sebenarnya bisa digabung. |
Implikasi Masing-Masing Status Perpajakan
1. KK (Kepala Keluarga)
a. Penghasilan istri digabung ke dalam SPT suami.
b. Pajak terutang dihitung secara kumulatif, yang dapat berdampak pada kenaikan tarif progresif.
c. Istri tidak wajib memiliki NPWP sendiri kecuali menjalankan usaha terpisah.
2. HB (Hidup Berpisah)
a. Masing-masing pihak wajib melaporkan pajak secara mandiri.
b. SPT tahunan harus dilaporkan sesuai dengan penghasilan masing-masing.
c. Wajib menggunakan NPWP masing-masing.
3. PH (Pisah Harta)
a. Diperlukan perjanjian tertulis yang disahkan notaris (perjanjian pisah harta).
b. Suami dan istri wajib memiliki dan menggunakan NPWP masing-masing.
c. Pelaporan SPT tidak dapat digabung, meskipun secara hukum masih berstatus sebagai pasangan suami istri.
4. MT (Memilih Terpisah)
a. Wajib menyampaikan pemberitahuan kepada kantor pajak.
b. Istri wajib memiliki NPWP pribadi.
c. Meski tidak ada perjanjian pemisahan harta, keduanya dapat tetap melaporkan SPT secara terpisah.
Pentingnya Edukasi Status Perpajakan dalam Pendirian PT
Dalam proses pendirian PT, apabila klien menyampaikan bahwa mereka memiliki perjanjian pisah harta, penting untuk segera mengedukasi bahwa mereka wajib melaporkan SPT secara terpisah. Hal ini juga berpengaruh pada proses pembuatan NPWP, terutama ketika istri turut serta dalam kepemilikan atau direksi perusahaan.
Hive Five menyediakan layanan pendirian PT serta pendampingan legalitas dan perpajakan, termasuk konsultasi atas status perpajakan suami istri secara profesional dan tepat guna.
Penutup
Memahami status perpajakan suami istri sangat krusial untuk memastikan kepatuhan pajak serta optimalisasi pengelolaan penghasilan dan aset keluarga. Baik Anda memilih untuk melaporkan pajak bersama atau terpisah, semua harus disesuaikan dengan kondisi hukum dan kesepakatan yang ada.
Hive Five hadir untuk memberikan bimbingan dan kemudahan dalam mengurus segala hal terkait perpajakan dan legalitas usaha Anda. Jangan ragu untuk berkonsultasi bersama kami agar setiap keputusan Anda dalam hal perpajakan tetap aman dan sesuai aturan.
Jika Anda memerlukan pendampingan dalam pengurusan NPWP, pendaftaran PT, atau pembuatan perjanjian pisah harta, Hive Five siap membantu.
📩 Hubungi kami hari ini untuk konsultasi gratis!
)* Artikel ini mencerminkan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili sikap resmi instansi tempat penulis bekerja.
