Dalam dunia bisnis, perubahan nama PT dapat menjadi langkah strategis untuk merefleksikan visi baru atau identitas perusahaan. Namun, proses ini melibatkan beberapa langkah yang penting dan harus dijalani dengan cermat. Mari kita telaah secara mendalam mengenai prosedur perubahan nama PT.
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Pasal 19 UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi pijakan utama dalam proses perubahan anggaran dasar. RUPS menjadi tahapan awal yang harus dijalani. Penting untuk diingat bahwa:
- Pemanggilan RUPS harus dilakukan minimal 14 hari sebelum pelaksanaan, dengan metode formal seperti surat tercatat atau iklan di surat kabar.
- Agenda RUPS harus jelas termuat dalam panggilan, termasuk tanggal, waktu, tempat, dan agenda yang akan diputuskan.
2. Kuorum RUPS
Keberhasilan RUPS tergantung pada kuorum, yaitu persyaratan kehadiran pemegang saham. Ketentuan umumnya adalah minimal 50% pemegang saham, kecuali untuk agenda tertentu yang membutuhkan minimal 2/3 kehadiran.Untuk perubahan nama PT, minimal 2/3 kehadiran pemegang saham diperlukan sesuai ketentuan.
3. Keputusan RUPS
Setelah syarat kehadiran terpenuhi, persetujuan atas agenda perubahan nama PT harus diberikan oleh minimal 2/3 kuorum RUPS.Keputusan ini mengindikasikan kesepakatan pemegang saham untuk mengubah nama PT, yang selanjutnya diwujudkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar di Notaris.
4. Ketentuan Umum Penggunaan Nama PT
Pasal 16 UUPT dan Pasal 11 PP No 43 tahun 2011 memberikan pedoman tentang penggunaan nama PT yang harus diperhatikan:
- Nama tidak boleh sama atau mirip dengan nama perseroan lain atau lembaga negara, serta harus sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.
- Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia wajib menggunakan nama dalam bahasa Indonesia.
5. Akta Notaris
Setelah persetujuan RUPS, langkah selanjutnya adalah membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar di Notaris. Hal ini harus dilakukan dalam waktu 30 hari setelah persetujuan RUPS.Melebihi batas waktu tersebut akan menghambat proses perubahan anggaran dasar di Notaris.
6. SK Persetujuan Menteri
Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM juga diperlukan untuk perubahan nama PT. SK Menteri menandakan legalitas penggunaan nama baru PT. Akibat dari perubahan nama PT meliputi pembaruan berbagai dokumen dan informasi, seperti KTP, dokumen perusahaan, perizinan, dan informasi kepada pihak terkait.
Jika Anda membutuhkan bantuan dalam proses perubahan nama PT, Hive Five siap membantu Anda mengurus legalitas dan perizinan usaha dengan profesionalisme dan tepat waktu. Hubungi tim Hive Five sekarang untuk informasi lebih lanjut.
