Menjalankan bisnis di Indonesia tidak hanya membutuhkan modal dan strategi pemasaran, tetapi juga kepastian hukum. Legalitas dan kepatuhan hukum adalah pondasi utama agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan, diakui oleh pemerintah, dan dipercaya oleh mitra bisnis maupun pelanggan.
Bagi pelaku usaha, terutama UMKM dan startup, memahami aspek hukum bukan sekadar formalitas—melainkan langkah strategis untuk memastikan bisnis berjalan aman dan profesional.
Mengapa Legalitas Usaha Sangat Penting?
Legalitas usaha memberikan bukti bahwa bisnis Anda beroperasi secara sah dan terdaftar di hadapan hukum. Tanpa legalitas, perusahaan rentan menghadapi berbagai risiko, seperti penolakan kerja sama, kesulitan mendapatkan pendanaan, hingga sanksi hukum.
Dengan memiliki dokumen legal lengkap—mulai dari akta pendirian, Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga izin operasional—pelaku usaha menegaskan komitmen pada integritas dan profesionalisme bisnis.
1. Memahami Dasar Hukum Usaha di Indonesia
Setiap pelaku usaha wajib memahami peraturan yang berlaku, terutama yang terkait dengan pendirian dan operasional perusahaan.
Beberapa dasar hukum penting yang perlu diperhatikan antara lain:
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), yang telah diperbarui melalui UU Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA);
- Permenkumham No. 17 Tahun 2018 terkait pendaftaran badan hukum.
Pemahaman regulasi ini menjadi langkah pertama untuk memastikan bisnis Anda memiliki payung hukum yang kokoh dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
2. Pendirian Badan Usaha Secara Resmi
Langkah awal dalam membangun bisnis yang sah adalah mendirikan badan usaha yang sesuai dengan kebutuhan Anda—baik berbentuk PT, CV, maupun Koperasi.
Pendirian badan usaha ini harus dilakukan melalui notaris terdaftar dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui sistem AHU Online.
HiveFive membantu pelaku usaha untuk memilih bentuk badan usaha yang paling tepat, menyusun akta pendirian, dan memastikan dokumen hukum lengkap sesuai regulasi. Dengan demikian, pelaku UMKM tidak perlu bingung menavigasi proses hukum yang sering kali kompleks.
3. Memiliki Izin Usaha dan NIB Melalui OSS-RBA
Sejak diberlakukannya sistem OSS-RBA, setiap pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin operasional sesuai tingkat risiko kegiatan usahanya.
Sistem ini dibuat agar proses perizinan lebih cepat dan transparan. Namun, banyak pengusaha yang masih kebingungan mengisi data atau menentukan kode KBLI yang sesuai dengan bidang usahanya.
HiveFive menyediakan layanan pendaftaran izin usaha berbasis OSS-RBA lengkap, termasuk analisis KBLI, verifikasi risiko usaha, hingga penerbitan NIB. Dengan bantuan tim profesional HiveFive, Anda dapat memastikan seluruh izin diterbitkan dengan benar dan sah secara hukum.
4. Kepatuhan Pajak sebagai Cerminan Integritas Usaha
Kepatuhan pajak menjadi kewajiban hukum sekaligus indikator kepercayaan bisnis. Setiap badan usaha wajib memiliki NPWP Badan, melakukan pelaporan SPT Tahunan, dan bagi yang telah memenuhi ambang batas omzet, wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Kepatuhan pajak menunjukkan bahwa perusahaan Anda beroperasi secara jujur dan profesional. HiveFive dapat membantu Anda bekerja sama dengan konsultan pajak terpercaya agar kewajiban perpajakan selalu tertib dan tidak menimbulkan risiko hukum di kemudian hari.
5. Evaluasi Dokumen dan Kontrak Bisnis
Selain legalitas dasar, pelaku usaha juga harus memperhatikan dokumen internal seperti akta perubahan, perjanjian kerja sama, atau kontrak sewa.
Kesalahan kecil dalam redaksi kontrak bisa menimbulkan sengketa hukum. Karena itu, setiap dokumen hukum perlu ditinjau oleh pihak profesional yang memahami hukum perdata dan korporasi.
HiveFive menyediakan pendampingan legal bagi UMKM dalam menyusun atau meninjau kontrak agar tetap sesuai dengan hukum Indonesia dan melindungi kepentingan bisnis Anda.
6. Audit Legalitas dan Pembaruan Data Perusahaan
Legal compliance bukan hal yang berhenti setelah perusahaan berdiri. Pembaruan data di OSS, AHU, dan perpajakan harus dilakukan secara berkala—terutama jika ada perubahan struktur modal, pemegang saham, atau alamat kantor.
Melalui layanan audit legalitas usaha, HiveFive membantu memeriksa dan memperbarui seluruh dokumen hukum agar perusahaan Anda selalu dalam posisi aman dan sesuai regulasi terbaru.
7. Konsultasi Bisnis dan Hukum: Langkah Cerdas untuk Pertumbuhan
Peraturan di Indonesia terus berkembang. Setiap pelaku usaha perlu memahami dampak hukum dari setiap keputusan bisnisnya—mulai dari ekspansi, kemitraan, hingga rebranding.
Konsultasi bersama tim HiveFive menjadi langkah strategis untuk memastikan semua keputusan bisnis Anda memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat.
HiveFive tidak hanya mendampingi proses pendirian dan legalitas, tetapi juga menjadi mitra jangka panjang dalam kepatuhan hukum dan pengembangan bisnis. Dengan bimbingan ahli hukum dan tim perizinan berpengalaman, Anda dapat fokus pada pertumbuhan, sementara urusan legal terjamin aman.
Kesimpulan
Menjaga legalitas dan kepatuhan hukum bukan hanya kewajiban, tetapi strategi cerdas bagi pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.
Dengan memastikan semua dokumen perusahaan sah, izin lengkap, dan pajak tertib, bisnis Anda akan lebih dipercaya oleh pelanggan, investor, dan mitra kerja.
HiveFive hadir untuk membantu Anda dari tahap awal hingga operasional penuh — mulai dari pendirian PT/CV, pendaftaran OSS-RBA, hingga audit legalitas dan konsultasi bisnis berkelanjutan.
Bangun bisnis Anda dengan dasar hukum yang kuat, agar setiap langkah yang Anda ambil selalu aman, sah, dan berdaya saing tinggi di mata hukum dan pasar.
