JAKARTA – Dalam dunia hukum dan perizinan usaha, khususnya terkait dokumen yang diterbitkan oleh notaris untuk keperluan legalitas badan usaha, masih banyak yang keliru menggunakan istilah legalisasi dan legalisir. Padahal, keduanya memiliki perbedaan makna yang penting dalam praktik hukum di Indonesia.
Lalu, manakah istilah yang benar dan baku secara hukum: legalisasi atau legalisir?
Legalitas Dokumen Notaris: ‘Legalisasi’ Adalah Istilah yang Benar
Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta praktik notariat yang mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), istilah yang benar dan resmi digunakan dalam dokumen notaris untuk keperluan badan usaha adalah:
Legalisasi, bukan legalisir.
Legalisasi adalah tindakan pejabat yang berwenang (notaris atau pejabat lain yang ditunjuk) untuk mengesahkan tanda tangan dan keabsahan suatu dokumen agar memiliki kekuatan hukum di hadapan publik atau instansi.
Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa:
“Notaris berwenang melakukan pengesahan tanda tangan dan penetapan tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus.”
Perbedaan Makna Legalisasi dan Legalisir
Berikut perbedaan mendasar antara kedua istilah tersebut:
| Aspek | Legalisasi | Legalisir |
|---|---|---|
| Definisi | Pengesahan terhadap dokumen oleh pejabat yang berwenang, terutama notaris | Pengesahan salinan atau fotokopi dokumen resmi |
| Subjek | Dilakukan oleh Notaris untuk dokumen asli | Dilakukan oleh instansi (contoh: sekolah, kampus) |
| Objek Dokumen | Surat di bawah tangan untuk kepentingan hukum | Fotokopi dokumen resmi, misalnya ijazah |
| Kekuatan Hukum | Diakui dalam ranah hukum dan peradilan | Hanya untuk validasi salinan dokumen |
Dengan demikian, dalam konteks pendirian atau pengurusan badan usaha, istilah yang tepat digunakan adalah legalisasi, karena melibatkan dokumen asli dan pejabat yang berwenang secara hukum, seperti notaris.
Pentingnya Legalisasi dalam Proses Legalitas Badan Usaha
Bagi pelaku usaha, khususnya yang sedang mendirikan Perseroan Terbatas (PT), CV, atau badan usaha lain, dokumen-dokumen seperti akta pendirian, SK pengesahan Kemenkumham, perjanjian usaha, dan dokumen penting lainnya memerlukan proses legalisasi notaris agar sah secara hukum.
Kesalahan penggunaan istilah atau prosedur yang keliru bisa berdampak serius, misalnya:
a. Dokumen ditolak oleh instansi pemerintah.
b. Masalah hukum di kemudian hari.
c. Gagal mendapatkan izin usaha, NIB, atau perizinan lainnya.
Hive Five: Mitra Profesional Anda dalam Pengurusan Legalisasi Usaha
Untuk menghindari kesalahan administratif dan memastikan seluruh dokumen badan usaha Anda sah dan sesuai ketentuan hukum, Anda dapat menggunakan layanan dari Hive Five.
Sebagai penyedia layanan legalitas usaha dan korporasi terpercaya, Hive Five siap membantu Anda mulai dari:
a. Pendirian Badan Usaha (PT/CV/Perkumpulan/Yayasan).
b. Pengesahan dan Legalisasi Dokumen Notaris.
c. Perizinan Berusaha dan OSS RBA.
d. Pengurusan NPWP, NIB, dan Sertifikat Lainnya.
Hive Five – Solusi Legalitas Bisnis Anda. Legal, Aman, Profesional.
Penutup
Kesalahan dalam penggunaan istilah hukum, seperti antara legalisasi dan legalisir, mungkin terdengar sepele, tetapi dapat berakibat besar bagi keabsahan dokumen usaha Anda. Untuk itu, penting untuk memahami dan menggunakan istilah hukum secara tepat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Gunakan jasa profesional seperti Hive Five untuk memastikan semua proses legalitas usaha Anda berjalan sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku.
Sumber Resmi:
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI.
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) – ahu.go.id.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) – kbbi.kemdikbud.go.id.
)*Artikel ini mencerminkan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili sikap resmi instansi tempat penulis bekerja.
