Jakarta, Hive Five News – Teknologi blockchain telah melampaui ranah cryptocurrency dan kini menjadi fondasi bagi berbagai inovasi di berbagai sektor, mulai dari keuangan, logistik, hingga pengelolaan data. Bagi perusahaan yang berfokus pada pengembangan atau pemanfaatan teknologi blockchain tanpa secara langsung terlibat dalam perdagangan aset kripto, menentukan KBLI Blockchain yang tepat adalah langkah krusial untuk memastikan legalitas dan kepatuhan.
Meskipun kbli kripto masih didominasi oleh perdagangan, banyak bisnis yang berinovasi di area seperti pengembangan DApps, konsultasi blockchain, hingga solusi aset digital berbasis smart contract. Lalu, kode KBLI apa saja yang relevan untuk aktivitas non-perdagangan di sektor ini, dan bagaimana cara memastikan legalitas blockchain bisnis Anda? Artikel ini akan mengupas tuntas pedoman penting bagi para developer, konsultan, dan inovator di ekosistem blockchain.
Daftar Isi
1. Dinamika Perkembangan Teknologi Blockchain di Indonesia
2. KBLI Utama yang Relevan untuk Bisnis Blockchain (Non-Perdagangan)
3. Perizinan dan Legalitas Khusus untuk Blockchain dan Aset Digital
4. Implikasi Hukum dan Risiko Ketidaksesuaian KBLI
5. Strategi Memastikan Kepatuhan Legalitas Blockchain Anda
Amankan Legalitas Bisnis Blockchain Anda Bersama Hive Five!
Referensi dan Sumber Informasi:
1. Dinamika Perkembangan Teknologi Blockchain di Indonesia
Indonesia, seperti banyak negara lain, sedang aktif menjajaki potensi teknologi blockchain. Meskipun regulasi mengenai cryptocurrency sebagai komoditas sudah cukup jelas di bawah Bappebti, penggunaan teknologi blockchain untuk aplikasi selain perdagangan aset kripto masih terus berkembang dan memerlukan penyesuaian regulasi.
Potensi blockchain meliputi:
A. Solusi Enterprise: Pengembangan solusi blockchain untuk rantai pasok, manajemen identitas digital, atau sistem voting.
B. Tokenisasi Aset: Tokenisasi aset non-kripto seperti properti, saham, atau karya seni melalui smart contract.
C. Keuangan Terdesentralisasi (DeFi): Meskipun beberapa terkait dengan aset kripto, pengembangan infrastruktur DeFi tanpa fungsi perdagangan langsung.
D. Konsultasi dan Edukasi: Penyediaan jasa konsultasi, audit smart contract, atau pelatihan tentang teknologi blockchain.
Melihat beragamnya aplikasi ini, pemilihan KBLI harus sangat fleksibel dan disesuaikan dengan fokus utama bisnis Anda.
2. KBLI Utama yang Relevan untuk Bisnis Blockchain (Non-Perdagangan)
Karena blockchain adalah teknologi yang mendasari, bukan produk akhir, kode KBLI yang relevan seringkali bersifat umum dan perlu penyesuaian tergantung pada output utama bisnis Anda [1]. Berikut adalah beberapa KBLI yang dapat dipertimbangkan untuk aktivitas non-perdagangan di sektor blockchain:
A. KBLI 62010 (Aktivitas Pemrograman Komputer): Ini adalah KBLI yang paling umum dan sering digunakan untuk perusahaan yang fokus pada pengembangan smart contract, protokol blockchain, aplikasi terdesentralisasi (DApps), atau software terkait blockchain lainnya. Relevan untuk blockchain developer.
B. KBLI 62090 (Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya): Mencakup aktivitas layanan teknologi informasi yang tidak tercakup secara spesifik di KBLI lainnya, seperti konsultasi teknologi blockchain, implementasi solusi blockchain untuk klien, atau manajemen infrastruktur blockchain. Sesuai untuk konsultan legalitas blockchain atau implementator solusi.
C. KBLI 63111 (Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial): Jika bisnis Anda mengembangkan platform berbasis blockchain (misalnya, platform NFT marketplace non-perdagangan langsung, platform manajemen data terdesentralisasi, atau platform identitas digital).
D. KBLI 63120 (Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial): Untuk organisasi non-profit atau riset yang mengembangkan platform blockchain.
E. KBLI 70209 (Konsultasi Manajemen Lainnya): Jika fokus bisnis adalah memberikan konsultasi strategi bisnis terkait adopsi blockchain untuk perusahaan, tanpa terlibat langsung dalam pengembangan teknis.
F. KBLI 85499 (Pendidikan Olahraga dan Rekreasi Lainnya): Jika Anda menyediakan pelatihan atau kursus khusus tentang teknologi blockchain atau pengembangan DApps.
G. KBLI 66199 (Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya YTDL): Dalam kasus tertentu, jika layanan blockchain Anda terkait dengan keuangan namun bukan perdagangan aset kripto (misalnya, decentralized lending non-intermediasi yang murni teknis, atau infrastruktur tokenisasi aset riil). Namun, ini harus sangat hati-hati agar tidak melanggar ranah OJK atau Bappebti.
Penting untuk dicatat bahwa pemilihan KBLI harus disesuaikan dengan aktivitas utama yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Seringkali, kombinasi beberapa KBLI mungkin diperlukan untuk mencakup seluruh spektrum layanan bisnis blockchain Anda.
3. Perizinan dan Legalitas Khusus untuk Blockchain dan Aset Digital
Meskipun aktivitas non-perdagangan tidak langsung diatur oleh Bappebti sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto, legalitas blockchain tetap memerlukan perizinan dasar dan potensi perizinan khusus lainnya:
A. Nomor Induk Berusaha (NIB): Ini adalah identitas usaha dasar yang diperoleh melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB akan mencantumkan KBLI yang dipilih dan menjadi dasar pengurusan izin lanjutan [2].
B. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2021, perizinan usaha kini didasarkan pada tingkat risiko. KBLI yang relevan dengan blockchain umumnya masuk dalam kategori risiko rendah hingga menengah, yang berarti memerlukan Sertifikat Standar atau Izin [3].
C. Izin Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE): Jika bisnis Anda menjalankan platform online atau sistem elektronik yang melayani publik, wajib mendaftar sebagai PSE ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) [4]. Ini sangat relevan untuk pengembangan DApps atau platform berbasis blockchain.
D. Perlindungan Data Pribadi: Jika bisnis Anda memproses data pribadi (misalnya, untuk solusi identitas digital berbasis blockchain), kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah mutlak. Ini mencakup privacy by design dalam arsitektur blockchain Anda.
E. Perizinan Sektor Keuangan (Jika Relevan): Jika aktivitas blockchain Anda menyentuh ranah keuangan (misalnya, tokenisasi efek, layanan peminjaman peer-to-peer terdesentralisasi), ada kemungkinan perlu berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia, terutama jika ada unsur penawaran efek atau sistem pembayaran.
F. Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Pendaftaran hak cipta untuk source code DApps atau software blockchain yang Anda kembangkan, serta merek dagang untuk nama produk/platform Anda, sangat penting untuk melindungi aset intelektual.
4. Implikasi Hukum dan Risiko Ketidaksesuaian KBLI
Memilih KBLI yang salah atau tidak mengurus perizinan yang sesuai untuk bisnis blockchain Anda dapat menimbulkan risiko hukum dan operasional:
A. Penolakan atau Pembekuan Izin: Jika KBLI tidak sesuai dengan aktivitas riil bisnis Anda, perizinan yang diajukan bisa ditolak atau izin yang sudah terbit dibekukan oleh pemerintah. Ini dapat menghentikan operasional bisnis Anda.
B. Tuduhan Beroperasi Secara Ilegal: Beroperasi tanpa perizinan yang sesuai dapat dianggap sebagai kegiatan ilegal, yang berpotensi menimbulkan sanksi administratif (denda, penutupan usaha) bahkan pidana, terutama jika melibatkan kegiatan yang seharusnya diatur oleh Bappebti, OJK, atau Bank Indonesia.
C. Kesulitan Mendapatkan Investor/Klien: Investor, klien enterprise, dan mitra bisnis akan melakukan due diligence terhadap legalitas dan kepatuhan perusahaan Anda. KBLI yang tidak tepat atau perizinan yang tidak lengkap dapat meragukan kredibilitas Anda.
D. Pembatasan Akses Layanan Keuangan: Bank atau lembaga keuangan mungkin enggan bekerjasama dengan perusahaan yang legalitasnya diragukan, membatasi akses ke layanan perbankan.
E. Ketidaksesuaian Perpajakan: KBLI yang salah dapat memengaruhi kewajiban perpajakan, seperti jenis pajak yang dikenakan atau akses ke insentif fiskal yang mungkin diberikan untuk sektor inovasi digital.
5. Strategi Memastikan Kepatuhan Legalitas Blockchain Anda
Untuk meminimalisir risiko dan memastikan legalitas blockchain serta operasional Anda patuh, terapkan strategi berikut:
A. Pahami Model Bisnis Inti Anda: Jelaskan secara rinci apa yang Anda tawarkan, bagaimana menghasilkan pendapatan, dan teknologi blockchain apa yang Anda gunakan. Ini akan membantu dalam menentukan KBLI.
B. Konsultasi KBLI dengan Ahli Hukum/Perizinan: Karena kompleksitas dan kekhususan sektor blockchain, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan hukum atau perizinan yang memiliki pemahaman tentang teknologi ini dan regulasinya. Mereka dapat membantu mengidentifikasi KBLI Blockchain yang paling tepat.
C. Urus Perizinan Dasar (NIB, PSE) Segera: Jangan tunda pengurusan NIB dan pendaftaran sebagai PSE jika bisnis Anda melibatkan sistem elektronik yang melayani publik.
D. Perhatikan Batasan Regulasi Keuangan: Jika aktivitas Anda mendekati ranah keuangan (misalnya, tokenisasi aset, penerbitan token utilitas), pastikan untuk memahami batasan antara aset kripto (Bappebti), efek (OJK), dan alat pembayaran (BI) agar tidak melanggar aturan.
E. Terapkan Prinsip Perlindungan Data: Jika bisnis Anda mengelola data pribadi, bangun sistem yang patuh terhadap UU PDP sejak awal, termasuk dalam desain solusi blockchain Anda.
F. Pantau Perkembangan Regulasi: Ekosistem blockchain dan aset digital adalah area yang terus berkembang dengan regulasi yang masih dalam tahap awal. Selalu ikuti informasi dari pemerintah (Kominfo, Bappebti, OJK, BI) dan asosiasi industri.
Amankan Legalitas Bisnis Blockchain Anda Bersama Hive Five!
Sektor blockchain dan aset digital menawarkan potensi inovasi yang luar biasa, namun juga menuntut pemahaman yang cermat tentang aspek legalitas. Menentukan KBLI Blockchain yang tepat dan mengurus perizinan yang relevan adalah kunci untuk memastikan bisnis Anda beroperasi secara legal dan berkelanjutan.
Kompleksitas dalam mengidentifikasi kode KBLI yang sesuai, menavigasi regulasi yang berkembang, hingga memenuhi persyaratan PSE atau potensi perizinan keuangan, seringkali menjadi tantangan bagi para inovator. Kesalahan di awal dapat berujung pada penolakan izin, sanksi, atau bahkan tuduhan ilegal.
Hive Five adalah mitra tepercaya Anda dalam layanan pendirian perusahaan dan konsultasi legalitas di sektor teknologi. Tim ahli kami memiliki pemahaman mendalam tentang KBLI Blockchain, kbli kripto, dan peraturan terkait legalitas blockchain. Kami siap membantu Anda:
A. Menganalisis model bisnis blockchain Anda untuk merekomendasikan KBLI yang paling akurat.
B. Mendampingi proses pendaftaran NIB dan pengurusan seluruh perizinan yang dibutuhkan, termasuk pendaftaran PSE.
C. Memberikan konsultasi komprehensif mengenai kepatuhan regulasi data, HKI, dan potensi implikasi hukum lainnya.
D. Membantu Anda meninjau dan memperbarui perizinan Anda sesuai dengan perkembangan bisnis dan regulasi terbaru.
Jangan biarkan kerumitan regulasi menghambat inovasi Anda di dunia blockchain. Hubungi Hive Five sekarang untuk konsultasi gratis dan pastikan legalitas blockchain bisnis Anda kokoh dan patuh! Kunjungi https://hivefive.co.id/ untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan kami.
Referensi dan Sumber Informasi:
[1] Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020) atau versi terbaru yang berlaku.
[2] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
[3] Sistem Online Single Submission (OSS) – Situs Resmi: https://oss.go.id/.
[4] Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, sebagaimana telah diubah.
[5] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) – Situs Resmi: https://www.bappebti.go.id/.
[6] Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – Situs Resmi: https://www.ojk.go.id/.
[7] Bank Indonesia (BI) – Situs Resmi: https://www.bi.go.id/.
