Dalam proses pendirian dan perizinan usaha di Indonesia, pemilihan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) menjadi salah satu aspek krusial yang wajib diperhatikan oleh para pelaku usaha. KBLI tidak hanya menentukan jenis kegiatan usaha yang dijalankan, namun juga berpengaruh terhadap jenis perizinan yang diperlukan, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Operasional, hingga pelaporan pajak. Namun demikian, tidak semua KBLI dapat digabungkan dalam satu entitas badan usaha, karena terdapat pembatasan dan ketentuan teknis yang diatur pemerintah.
Hive Five akan membahas secara lengkap mengenai KBLI-KBLI yang tidak dapat digabungkan, termasuk dasar hukum dan pertimbangan yang perlu diketahui pelaku usaha sebelum memilih kode KBLI.
Dasar Hukum
Beberapa peraturan yang menjadi dasar dalam pengelompokan dan pembatasan KBLI, antara lain:
a. Peraturan Kepala BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020).
b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
c. Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM terkait Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
d. Sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach).
Pengertian KBLI
KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan jenis kegiatan usaha berdasarkan bidangnya. Setiap kegiatan usaha diberikan kode lima digit yang unik dan merujuk pada klasifikasi internasional seperti ISIC (International Standard Industrial Classification).
KBLI digunakan untuk:
a. Menentukan jenis perizinan yang diperlukan,
b. Mengatur kegiatan usaha dalam akta pendirian perusahaan,
c. Menentukan jenis pengawasan dan pelaporan,
Kenapa Ada KBLI yang Tidak Bisa Digabungkan?
Tidak semua KBLI dapat digabungkan karena alasan sebagai berikut:
1. Perbedaan Tingkat Risiko
KBLI dengan tingkat risiko tinggi (High Risk) tidak dapat digabungkan dengan KBLI risiko rendah atau menengah, karena prosedur perizinannya berbeda.
2. Perbedaan Sektor dan Regulasi Khusus
Sektor-sektor seperti jasa keuangan, farmasi, pertahanan, atau pendidikan memiliki regulasi tersendiri yang membuatnya tidak dapat digabungkan dengan sektor umum lainnya.
3. Persyaratan Teknis dan Legal
Beberapa KBLI mensyaratkan struktur perusahaan khusus (misalnya: harus berbentuk PT Tbk, koperasi, yayasan, atau PMA) sehingga tidak dapat disatukan dengan KBLI yang sifatnya lebih umum.
4. Kebutuhan Lokasi Usaha Khusus
Misalnya, industri manufaktur tidak bisa digabung dengan perdagangan eceran karena kebutuhan lokasi dan fasilitas berbeda.
Contoh KBLI yang Tidak Bisa Digabungkan
Berikut adalah beberapa contoh KBLI yang secara umum tidak dapat digabungkan dalam satu entitas usaha:
1. KBLI Sektor Keuangan dan Non-Keuangan
a. Sektor Keuangan: 64110 (Bank Umum), 65121 (Asuransi Jiwa), 65200 (Reasuransi).
b. Tidak dapat digabung dengan: 46900 (Perdagangan Besar), 62010 (Pengembangan Perangkat Lunak).
2. KBLI Jasa Pendidikan dan Dagang
a. KBLI Pendidikan: 85210 (Pendidikan Dasar).
b. Tidak dapat digabung dengan: 47191 (Perdagangan Eceran di Toko).
3. KBLI Produksi Obat dan Perdagangan Umum
a. KBLI Farmasi: 21011 (Industri Farmasi).
b. Tidak dapat digabung dengan: 47110 (Perdagangan Eceran Umum).
4. KBLI Pertahanan dan Komersial
a. KBLI Pertahanan: 84220 (Kegiatan Pertahanan).
b. Tidak dapat digabung dengan: 62090 (Kegiatan Teknologi Informasi Lainnya).
5. KBLI PMA Khusus dan UMKM Lokal
Beberapa KBLI khusus Penanaman Modal Asing (PMA) tidak bisa digabung dengan KBLI yang dibatasi untuk UMKM lokal karena ketentuan kepemilikan dan modal minimum.
Penutup
Sebelum Anda menentukan dan menggabungkan beberapa kode KBLI dalam satu entitas usaha, penting untuk melakukan pengecekan kelayakan penggabungan KBLI berdasarkan sistem OSS RBA dan ketentuan teknis lainnya. Jika KBLI yang dipilih tidak kompatibel, sistem OSS akan otomatis menolak proses pendaftaran atau mengharuskan pemisahan entitas usaha.
Untuk menghindari kendala di kemudian hari, Hive Five siap membantu Anda dalam memilih, memvalidasi, dan mengurus perizinan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI yang tepat. Konsultasikan rencana bisnis Anda kepada tim profesional Hive Five, dan pastikan usaha Anda berjalan lancar tanpa hambatan administratif.
Hive Five – Solusi Legalitas dan Perizinan Usaha Terpercaya.
Hubungi kami untuk layanan pendirian PT, NIB, hingga pendaftaran merek dan izin usaha lainnya.
)*Artikel ini mencerminkan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili sikap resmi instansi tempat penulis bekerja.
