Dokumen Persyaratan Sertifikasi Halal Reguler: Panduan Lengkap

Sertifikasi halal bukan sekadar label, tetapi bukti kepatuhan sebuah produk terhadap prinsip kehalalan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan diakui secara hukum di Indonesia. Dalam kerangka regulasi nasional, proses ini diatur oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

Salah satu jalur utama dalam sertifikasi halal adalah Sertifikasi Halal Reguler, yaitu mekanisme sertifikasi bagi pelaku usaha yang bukan termasuk kategori self-declare (pernyataan halal sendiri). Sertifikasi ini mewajibkan pelaku usaha menyusun dokumen yang lengkap dan sesuai standar.

Artikel ini akan membahas secara rinci:

a. Apa itu Sertifikasi Halal Reguler?

b. Siapa saja yang wajib mengurusnya?

c. Apa saja dokumen persyaratan Sertifikasi Halal Reguler?

d. Prosedur dan alurnya

e. Tips penyusunan dokumen

f. FAQ seputar dokumen sertifikasi halal

Apa Itu Sertifikasi Halal Reguler?

Sertifikasi Halal Reguler adalah skema sertifikasi yang wajib diikuti oleh pelaku usaha skala menengah, besar, serta usaha mikro dan kecil (UMK) yang tidak memenuhi syarat self-declare. Dalam proses ini, pelaku usaha harus menunjuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit halal terhadap bahan, proses produksi, hingga kebersihan alat.

Sertifikasi ini diajukan melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL) dan dikelola langsung oleh BPJPH.

Daftar Dokumen Persyaratan Sertifikasi Halal Reguler

Berikut adalah dokumen utama yang wajib disiapkan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan BPJPH (sumber: BPJPH Halal):

1. Data Pelaku Usaha

a. Nama badan usaha

b. Nomor Induk Berusaha (NIB)

c. Alamat lengkap usaha

d. Jenis usaha (UMK, menengah, besar)

e. Legalitas usaha (akte pendirian, NPWP, dan izin usaha)

2. Data Produk

a. Nama produk

b. Jenis dan kategori produk

c. Varian atau ukuran

d. Label atau kemasan produk

e. Daftar bahan baku

3. Daftar Bahan dan Material

a. Daftar lengkap bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong

b. Sumber bahan (halal/non-halal)

c. Sertifikat halal bahan dari luar negeri (jika ada)

4. Dokumen Proses Produksi

a. Diagram alir proses produksi (flow chart)

b. Penjelasan detail proses dari bahan mentah hingga produk akhir

c. SOP sanitasi dan kebersihan alat

5. Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

a. Struktur organisasi halal internal

b. Penunjukan person in charge (PIC) halal

c. Kebijakan halal

d. Manual SJPH (termasuk pengawasan, pelatihan, audit internal)

6. Dokumen Pendukung Lain

a. Sertifikat Halal sebelumnya (jika perpanjangan)

b. Sertifikat ISO / HACCP (jika ada)

c. Foto-foto proses produksi dan alat

Prosedur Sertifikasi Halal Reguler

Tahapan Utama:

1. Registrasi akun di SIHALAL

2. Upload dokumen persyaratan

3. Pemilihan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal)

4. Audit Halal oleh LPH

5. Sidang Fatwa MUI

6. Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH

Durasi Proses:

± 21 hari kerja (tergantung kelengkapan dokumen dan audit)

Pentingnya Dokumen yang Tepat & Lengkap

Penyusunan dokumen sertifikasi halal yang tidak lengkap atau keliru dapat menghambat proses sertifikasi bahkan berujung pada penolakan pengajuan. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk:

a. Mempelajari pedoman BPJPH terbaru

b. Melibatkan konsultan halal jika perlu

c. Melakukan self-audit sebelum pengajuan

Tips Menyusun Dokumen Sertifikasi Halal

Aspek	Tips Praktis
Legalitas Usaha	Pastikan seluruh legalitas terdaftar di OSS
Daftar Bahan	Cantumkan sumber dan lampirkan sertifikat halal jika bahan dari luar negeri
Flow Chart Produksi	Gunakan diagram sederhana namun detail
SJPH	Gunakan template SJPH dari BPJPH untuk efisiensi

Manfaat Sertifikasi Halal

a. Meningkatkan kepercayaan konsumen

b. Memperluas akses pasar ekspor

c. Meningkatkan daya saing produk

d. Kepatuhan terhadap UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH

e. Menghindari sanksi administratif di masa depan

Tautan & Referensi Terkait

Website Resmi BPJPH
SIHALAL – Sistem Informasi Sertifikasi Halal
Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

FAQ: Sertifikasi Halal Reguler

1. Apakah semua UMKM harus ikut skema reguler?

Tidak. UMKM dengan produk yang sederhana dan bahan baku halal dapat mengikuti skema self-declare. Namun, jika tidak memenuhi syarat, wajib ikut skema reguler.

2. Berapa biaya sertifikasi halal reguler?

Biaya ditentukan oleh masing-masing LPH dan BPJPH. UMK dapat mengakses pembiayaan dari APBN secara terbatas (kuota tahunan).

3. Apakah produk impor bisa disertifikasi halal di Indonesia?

Bisa, asal memiliki distribusi legal dan bisa diverifikasi asal bahan dan prosesnya.

4. Apakah bisa memperpanjang sertifikat halal?

Ya. Sertifikat halal berlaku 4 tahun dan wajib diperpanjang sebelum masa berlaku habis.

Kesimpulan

Dokumen persyaratan Sertifikasi Halal Reguler menjadi aspek fundamental dalam pengajuan sertifikasi yang sah. BPJPH mengatur dokumen secara ketat untuk menjamin bahwa seluruh proses, bahan, dan praktik bisnis sesuai dengan prinsip kehalalan. Oleh karena itu, pelaku usaha harus teliti, konsisten, dan patuh terhadap pedoman.

Jika Anda membutuhkan bantuan dalam penyusunan dokumen, audit internal, atau konsultasi sertifikasi halal, Hive Five siap membantu dengan tenaga ahli profesional dan terverifikasi.