Jakarta, Hive Five News – Sistem perizinan berusaha di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dengan diterapkannya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBJ), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Dalam sistem ini, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) memegang peranan sentral, bukan hanya sebagai identitas usaha, melainkan juga sebagai penentu tingkat risiko dan jenis perizinan yang dibutuhkan.
Perubahan atau kesalahan dalam pemilihan KBLI PBJ memiliki dampak regulasi yang sangat besar terhadap operasional dan legalitas bisnis. Banyak pelaku usaha masih belum sepenuhnya memahami bagaimana perubahan KBLI dapat mempengaruhi perizinan mereka, serta konsekuensi jika terjadi ketidaksesuaian. Artikel ini akan mengupas tuntas apa saja yang berubah dengan sistem PBJ dan bagaimana Anda harus menyesuaikan KBLI untuk memastikan bisnis tetap patuh dan berjalan lancar.
Daftar Isi
1. Pergeseran Paradigma Perizinan: Dari “License-Based” ke “Risk-Based”
2. Peran Sentral KBLI dalam Perizinan Berbasis Risiko
3. Dampak Perubahan KBLI terhadap Perizinan Berbasis Risiko
4. Konsekuensi Ketidaksesuaian KBLI dan Risiko yang Mengintai
5. Strategi Memastikan KBLI dan Perizinan Anda Selalu Sesuai
Pastikan KBLI dan Perizinan Berbasis Risiko Anda Tepat Bersama Hive Five!
Referensi dan Sumber Informasi:
1. Pergeseran Paradigma Perizinan: Dari “License-Based” ke “Risk-Based”
Sebelumnya, sistem perizinan berusaha cenderung bersifat “license-based” atau berdasarkan jenis izin yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Artinya, hampir semua kegiatan usaha, tanpa memandang tingkat risikonya, harus melalui proses perizinan yang kompleks.
Dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, paradigma ini berubah total [1]. Kini, perizinan berusaha didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan birokrasi, mempercepat proses investasi, namun tetap menjaga aspek keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan standar kualitas.
Ada tiga kategori risiko utama dalam sistem PBJ [2]:
a. Risiko Rendah: Cukup dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas.
b. Risiko Menengah (Rendah & Tinggi): Memerlukan NIB dan Sertifikat Standar (SS). Sertifikat Standar ini dapat berupa pernyataan mandiri atau perlu verifikasi dari pemerintah.
c. Risiko Tinggi: Memerlukan NIB dan Izin. Izin ini baru berlaku efektif setelah pemenuhan persyaratan dan verifikasi oleh pemerintah.
Pergeseran ini menuntut pelaku usaha untuk lebih cermat dalam mengidentifikasi tingkat risiko kegiatan usahanya, dan di sinilah KBLI memegang peranan krusial.
2. Peran Sentral KBLI dalam Perizinan Berbasis Risiko
Dalam sistem PBJ, KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) menjadi penentu utama tingkat risiko suatu kegiatan usaha [3]. Setiap kode KBLI (yang terdiri dari 5 digit) telah dipetakan oleh pemerintah ke dalam salah satu kategori risiko (rendah, menengah, atau tinggi).
Ketika pelaku usaha mendaftarkan bisnisnya melalui sistem Online Single Submission (OSS), mereka wajib memilih KBLI yang paling sesuai dengan aktivitas ekonomi yang dijalankan. Pilihan KBLI ini secara otomatis akan menentukan jenis perizinan yang harus dipenuhi oleh perusahaan Anda.
a. Pemilihan KBLI yang Tepat: Penting untuk memilih KBLI yang benar-benar mencerminkan kegiatan usaha Anda. Salah pilih KBLI bisa berarti Anda akan dikenakan persyaratan perizinan yang tidak relevan atau justru melewatkan izin yang wajib.
b. KBLI 2020: KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI 2020, yang diatur melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 [4]. Pelaku usaha harus merujuk pada KBLI versi terbaru ini.
3. Dampak Perubahan KBLI terhadap Perizinan Berbasis Risiko
Perubahan KBLI, baik disengaja karena ada ekspansi usaha atau tidak disengaja karena kesalahan pemilihan di awal, memiliki dampak langsung terhadap perizinan berbasis risiko Anda:
A. Perubahan Tingkat Risiko: Jika Anda mengubah KBLI ke kode yang memiliki tingkat risiko berbeda, maka otomatis jenis perizinan yang Anda butuhkan juga akan berubah. Contoh: Dari KBLI yang berisiko rendah (hanya butuh NIB) ke KBLI yang berisiko tinggi (butuh NIB dan Izin), berarti Anda harus mengurus izin tambahan dan memenuhi persyaratan yang lebih banyak.
B. Penyesuaian Kewajiban dan Persyaratan: Setiap KBLI dan tingkat risikonya memiliki kewajiban serta persyaratan yang berbeda-beda. Perubahan KBLI berarti Anda harus menyesuaikan diri dengan dampak regulasi baru, seperti:
- Standar teknis dan operasional yang berbeda.
- Persyaratan fasilitas atau infrastruktur.
- Kewajiban pelaporan kepada kementerian/lembaga terkait.
- Potensi kebutuhan audit atau inspeksi yang lebih sering.
C. Pembaruan Dokumen Legal: Jika perubahan KBLI memengaruhi kegiatan utama perusahaan (misalnya, dari perdagangan ke manufaktur), kemungkinan Anda perlu mengubah akta pendirian perusahaan di hadapan notaris dan mendaftarkannya kembali di sistem AHU Kemenkumham [5]. Setelah itu, perubahan KBLI harus didaftarkan dan disesuaikan melalui sistem OSS.
D. Dampak pada Akses Pembiayaan dan Insentif: Beberapa sektor usaha mungkin mendapatkan kemudahan atau insentif dari pemerintah, sedangkan yang lain mungkin menghadapi regulasi yang lebih ketat. Perubahan KBLI dapat memengaruhi akses perusahaan Anda ke fasilitas perbankan, pembiayaan, atau program pemerintah yang terkait dengan sektor tertentu.
4. Konsekuensi Ketidaksesuaian KBLI dan Risiko yang Mengintai
Meskipun sistem perizinan saat ini lebih sederhana, kesalahan atau ketidaksesuaian KBLI dapat berujung pada konsekuensi serius. Banyak ditemukan pelaku usaha yang memilih KBLI tidak sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan, hal ini menimbulkan perbedaan tingkat risiko kegiatan usaha dan perizinan yang berlaku [6].
A. Penolakan atau Pencabutan Izin Usaha: Ini adalah risiko paling serius. Jika KBLI Anda tidak sesuai dengan kegiatan usaha riil, pengajuan perizinan baru bisa ditolak atau izin yang sudah ada dapat dibekukan bahkan dicabut [7].
B. Sanksi Administratif: Pemerintah melalui sistem OSS dapat menjatuhkan berbagai sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, pembekuan sementara izin, denda administratif, hingga pencabutan permanen izin usaha [8].
C. Masalah Perpajakan: KBLI juga memengaruhi kewajiban perpajakan. Salah KBLI bisa berujung pada tarif pajak yang tidak sesuai, timbulnya tunggakan, atau denda saat pemeriksaan pajak.
D. Hilangnya Kepercayaan Mitra Bisnis dan Lembaga Keuangan: Lembaga keuangan dan mitra bisnis seringkali mencocokkan KBLI dengan bidang kerja sama atau sektor pembiayaan. Ketidaksesuaian dapat menyebabkan penolakan pinjaman, pembatalan kontrak, atau hilangnya kepercayaan.
E. Kerugian Materiil dan Prosedural: Proses koreksi KBLI yang salah memerlukan biaya notaris untuk perubahan akta, revisi dokumen di berbagai instansi, dan waktu yang terbuang untuk memproses ulang perizinan [9].
5. Strategi Memastikan KBLI dan Perizinan Anda Selalu Sesuai
Untuk menghindari dampak regulasi negatif dan memastikan kelancaran operasional bisnis di bawah sistem PBJ, lakukan strategi berikut:
A. Analisis Mendalam Kegiatan Usaha: Pahami secara detail setiap kegiatan usaha yang Anda jalankan, bahkan yang kecil sekalipun, untuk memastikan semua terwakili dalam KBLI yang dipilih.
B. Merujuk pada KBLI 2020 Terbaru: Selalu gunakan KBLI 2020 sebagai acuan. Anda dapat mengaksesnya melalui portal OSS atau situs BPS.
C. Konsultasi dengan Ahli: Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan konsultan perizinan atau hukum yang berpengalaman dalam sistem OSS dan PBJ. Mereka dapat membantu mengidentifikasi KBLI risiko yang tepat dan menavigasi proses perizinan.
D. Perbarui KBLI Secara Proaktif: Jika ada perubahan dalam model bisnis atau ekspansi kegiatan usaha, segera perbarui KBLI Anda melalui sistem OSS. Jangan menunggu masalah muncul.
E. Pahami Persyaratan Perizinan Berbasis Risiko: Setelah KBLI ditentukan, pahami sepenuhnya persyaratan untuk tingkat risiko tersebut (Sertifikat Standar, Izin) dan penuhi semua kewajiban yang melekat.
Pastikan KBLI dan Perizinan Berbasis Risiko Anda Tepat Bersama Hive Five!
Perubahan KBLI memiliki dampak regulasi yang signifikan terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Memilih dan mempertahankan KBLI PBJ yang sesuai adalah fondasi utama bagi legalitas dan keberlanjutan bisnis Anda. Ketidaksesuaian dapat berujung pada sanksi serius dan hambatan operasional.
Mengingat kompleksitas dalam menafsirkan KBLI, memahami tingkat risiko, dan mengikuti proses perubahan di sistem OSS, banyak pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan profesional.
Hive Five adalah mitra tepercaya Anda dalam layanan pendirian perusahaan dan perizinan bisnis. Tim ahli kami memiliki pemahaman mendalam tentang KBLI 2020 dan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kami siap membantu Anda:
a. Menganalisis kegiatan usaha Anda untuk merekomendasikan KBLI risiko yang paling akurat.
b. Mendampingi proses pendaftaran dan perubahan KBLI melalui sistem OSS.
c. Memberikan konsultasi komprehensif mengenai persyaratan perizinan berbasis risiko yang harus Anda penuhi.
d. Memastikan legalitas bisnis Anda selalu terjaga dan patuh terhadap peraturan terbaru.
Jangan biarkan kesalahan KBLI menghambat pertumbuhan bisnis Anda. Hubungi Hive Five sekarang untuk konsultasi gratis dan pastikan perizinan usaha Anda kokoh dan sesuai dengan regulasi terbaru! Kunjungi https://hivefive.co.id/ untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan kami dan bagaimana kami dapat membantu bisnis Anda berkembang.
Referensi dan Sumber Informasi:
[1] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
[3] Sistem Online Single Submission (OSS) – Informasi KBLI: https://oss.go.id/informasi/kbli-detail.
[4] Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020).
[5] Kontrak Hukum – Dampak Perubahan KBLI terhadap Legalitas dan Operasional Bisnis: https://kontrakhukum.com/article/implikasi-perubahan-kbli-terhadap-legalitas-dan-operasional-bisnis/.
[6] DPMPTSP Kabupaten Bantul – Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan bagi Pelaku Usaha dengan KBLI yang tidak sesuai: https://dpmptsp.bantulkab.go.id/web/berita/detail/877-fasilitasi-penyelesaian-permasalahan-dan-hambatan-bagi-pelaku-usaha-dengan-kbli-yang-tidak-sesuai.
[7] Hive Five – Dampak Perubahan KBLI terhadap Izin Lain: https://hivefivemedan.com/dampak-perubahan-kbli-terhadap-izin-lain/.
[8] Kontrak Hukum – Perubahan KBLI yang Salah Bisa Berujung Sanksi, Ini Penjelasannya: https://kontrakhukum.com/article/perubahan-kbli-yang-salah-bisa-berujung-sanksi-ini-penjelasannya/.
[9] Christian Gamas – Ada Apa Dengan KBKI, KBLI, & PBJ?: https://christiangamas.net/wp-content/uploads/2021/12/KBKI-KBLI-BERAU-Christian-Gamas.pdf.
