Pengantar
Saat mendirikan perusahaan baru, salah satu pertimbangan utama adalah terkait status Pengusaha Kena Pajak (PKP). Status PKP membawa sejumlah kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh perusahaan, khususnya dalam hal pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pertanyaannya, apakah semua perusahaan baru wajib menjadi PKP, atau apakah ada syarat tertentu? Artikel ini akan membahas kewajiban PKP bagi perusahaan baru, serta ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
Dasar Hukum
Ketentuan mengenai PKP diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM). Menurut undang-undang ini, PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan memiliki omzet tertentu. Direktorat Jenderal Pajak juga mengatur lebih rinci mengenai persyaratan dan kewajiban PKP ini.
Pengertian PKP
PKP (Pengusaha Kena Pajak) adalah status bagi pengusaha yang wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas setiap transaksi barang atau jasa yang kena pajak. Perusahaan dengan status PKP harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk batas omzet yang ditentukan oleh pemerintah, yang menjadi tolok ukur utama dalam menentukan apakah suatu perusahaan wajib menjadi PKP atau tidak.
Apakah Perusahaan Baru Wajib Menjadi PKP?
Secara umum, perusahaan baru tidak otomatis diwajibkan menjadi PKP. Ada beberapa faktor yang menentukan kewajiban ini:
1. Batasan Omzet
Menurut peraturan, perusahaan atau pengusaha dengan omzet minimal Rp 4,8 miliar per tahun diwajibkan untuk menjadi PKP. Artinya, jika sebuah perusahaan baru belum mencapai batas omzet ini, mereka tidak diwajibkan untuk mengajukan status PKP. Namun, mereka memiliki pilihan untuk mendaftar sebagai PKP secara sukarela jika ingin memungut dan melaporkan PPN.
2. Keuntungan Menjadi PKP bagi Perusahaan Baru
Perusahaan yang memilih menjadi PKP dapat memungut PPN dari penjualan produk atau jasa mereka, serta dapat mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran yang dibayar. Hal ini dapat bermanfaat terutama bagi perusahaan yang bekerja sama dengan rekan bisnis atau klien besar, yang seringkali mengutamakan mitra bisnis dengan status PKP untuk mempermudah pengelolaan PPN.
3. Kewajiban dan Tanggung Jawab sebagai PKP
Menjadi PKP bukan hanya sekadar pilihan, tetapi juga membawa tanggung jawab besar. Perusahaan harus rutin memungut, menyetor, dan melaporkan PPN, yang membutuhkan administrasi yang lebih kompleks. Bagi perusahaan baru, memastikan kesiapan manajemen perpajakan menjadi sangat penting sebelum memutuskan untuk menjadi PKP.
4. Pilihan untuk Tidak Menjadi PKP
Bagi perusahaan baru yang belum mencapai batas omzet, memilih untuk tidak menjadi PKP dapat memberikan fleksibilitas dalam hal pelaporan dan pengelolaan pajak. Tanpa status PKP, perusahaan tidak diwajibkan memungut PPN dari konsumen, sehingga administrasi perpajakan dapat lebih sederhana.
Penutup
Status PKP tidak wajib bagi setiap perusahaan baru. Ketentuan omzet dan kebutuhan bisnis menjadi faktor penentu utama. Bagi perusahaan yang masih dalam tahap awal dan belum mencapai batas omzet Rp 4,8 miliar, status PKP tidak menjadi kewajiban. Namun, perusahaan dapat memilih status PKP jika dirasa lebih menguntungkan dari sisi bisnis. Jika Anda membutuhkan bantuan dalam mendirikan PT atau pengelolaan perpajakan, Hive Five dapat membantu Anda mengurus legalitas dan perizinan usaha hingga pengurusan pajak perusahaan Anda. Hubungi tim kami sekarang untuk informasi lebih lanjut!
