Sebagai pelaku usaha, Anda mungkin sudah familiar dengan istilah KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Namun, ketika bisnis berkembang atau model usahanya diperluas, perubahan KBLI seringkali diabaikan atau dikira hanya urusan administratif kecil. Padahal, kesalahan dalam perubahan kode ini bisa memicu masalah hukum serius, mulai dari penolakan izin, denda, hingga pencabutan izin usaha. Artikel ini akan mengulas risiko, dasar hukum, serta strategi koreksi agar perusahaan tetap aman dan legal.
Apa Itu KBLI dan Mengapa Perubahan KBLI Penting?
KBLI adalah klasifikasi resmi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengidentifikasi jenis kegiatan usaha di Indonesia. Kode ini menjadi rujukan dalam berbagai sistem administrasi, seperti OSS (Online Single Submission) berbasis risiko, perizinan, dan regulasi lain.
Perubahan KBLI menjadi penting ketika:
- Usaha Anda melakukan diversifikasi—menambah jenis aktivitas baru
- Aktivitas usaha Anda “bergeser” dari kegiatan awal
- Terdapat regulasi baru yang memaksa pemilihan kode lebih tepat
Tanpa pembaruan yang benar, data usaha Anda tidak selaras dengan praktik riil di lapangan, yang bisa memunculkan konsekuensi hukum.
Risiko & Sanksi Akibat Kesalahan Perubahan KBLI
Berikut beberapa risiko yang harus diwaspadai bila KBLI Anda salah atau tidak sesuai:
1. Penolakan atau Pencabutan Izin Usaha
Sistem OSS berbasis risiko sangat bergantung pada kecocokan data antara aktivitas usaha nyata dan kode KBLI yang terdaftar. Jika ada ketidakcocokan, sistem bisa menolak permohonan izin atau bahkan mencabut izin yang sudah berlaku. Undang-undang dan peraturan (misalnya PP No. 5 Tahun 2021) menyebut bahwa izin usaha dapat dicabut bila ada data yang “tidak benar” atau “tidak sesuai”.
2. Sanksi Administratif
Pemerintah bisa menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran regulasi terkait izin berusaha. Bentuk sanksi dapat meliputi:
- Teguran tertulis
- Pembekuan izin sementara
- Denda administratif
- Pencabutan permanen izin usaha
Sanksi seperti ini bukan hanya berdampak finansial, tetapi juga reputasi bisnis Anda bisa terganggu.
3. Permasalahan Perpajakan & Kontrak
KBLI sering dijadikan acuan oleh otoritas pajak dalam menetapkan tarif atau klasifikasi pajak. Dengan kode yang salah:
- Anda bisa dikenakan tarif pajak yang tidak tepat
- Potensi adanya kekurangan bayar atau tunggakan
- Denda atau perbaikan administrasi ketika audit
Selain itu, mitra bisnis, pemberi pinjaman, atau lembaga keuangan biasanya melakukan pengecekan kesesuaian antara bidang usaha dan KBLI. Jika terdeteksi ketidakcocokan, mereka bisa menolak kerja sama atau membatalkan kontrak.
4. Biaya & Gangguan Prosedural
Memperbaiki KBLI tidak bisa dilakukan sembarangan dan memerlukan penyesuaian dokumen resmi melalui notaris, pembaruan akta, dan rekonsiliasi data di sistem perizinan pemerintah.
Biaya notaris, waktu pengurusan ulang izin, perbaikan dokumen, serta risiko dokumen lama dianggap tidak valid bisa menjadi beban besar.
Langkah Koreksi Bila KBLI Terlanjur Salah
Jika Anda menyadari bahwa KBLI yang terdaftar salah atau tidak mencerminkan aktivitas usaha Anda, lakukan langkah berikut secara cepat:
1. Review Tujuan & Kegiatan Usaha pada Akta
Cermati bagian “maksud dan tujuan usaha” di akta pendirian. Pastikan seluruh aktivitas Anda tercermin dan tidak ada aktivitas yang tidak tercantum. Sesuaikan kode KBLI berdasarkan aktivitas utama dan kegiatan pendukung.
2. Ubah Akta Melalui Notaris
Perubahan resmi harus dicatat dalam akta baru melalui notaris. Pastikan perubahan ini sesuai prosedur hukum agar perubahan nanti dapat diterima oleh instansi terkait.
3. Perbarui Data di OSS / Sistem Perizinan
Sesudah perubahan akta selesai, Anda harus masuk ke OSS / sistem perizinan berbasis risiko dan memperbarui data KBLI, nama usaha, alamat, dan parameter terkait lainnya agar data konsisten.
4. Lakukan Audit Internal Berkala
Jangan tunggu krisis muncul dulu. Setidaknya 1–2 kali dalam setahun, audit internal untuk memastikan bahwa kode KBLI masih merefleksikan aktivitas usaha dan bahwa tidak ada kegiatan baru yang belum diperbaharui.
Dasar Hukum & Regulasi yang Menyangkut KBLI
Penetrasi regulasi terhadap KBLI cukup kuat. Beberapa aturan penting yang mendasari kewajiban pencantuman KBLI yang benar, antara lain:
- PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha melalui OSS
- PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko
- UU No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja) — yang menyederhanakan banyak aspek perizinan, tetapi tetap menekankan pentingnya klasifikasi usaha yang tepat
- Keputusan Kepala BPS yang secara berkala menetapkan dan memperbarui klasifikasi KBLI
Memahami aturan-aturan ini penting agar langkah perbaikan Anda tidak melanggar regulasi baru.
Kenapa HiveFive Bisa Membantu Anda
Di HiveFive, kami memahami bahwa urusan legalitas dan perizinan sering kali menjadi hambatan teknis yang membuat pelaku usaha enggan bergerak cepat. Karena itu, lewat layanan konsultasi dan dukungan hukum terintegrasi, kami dapat membantu:
- Menentukan kode KBLI paling cocok sesuai realitas usaha Anda
- Mengurus perubahan akta secara sah melalui notaris
- Memastikan sinkronisasi data di OSS dan instansi terkait
- Merancang strategi pencegahan agar perubahan masa depan terjadi lebih mulus
Dengan pendampingan yang tepat, Anda bisa fokus mengembangkan usaha tanpa harus khawatir masalah administratif.
Kesimpulan
Kesalahan dalam perubahan KBLI bisa berbuah konsekuensi nyata: izin ditolak atau dicabut, denda administratif, sengketa kontrak, hingga biaya operasional tinggi untuk perbaikan. Oleh sebab itu, pastikan setiap perubahan usaha Anda selalu disertai pembaruan dokumen hukum yang tepat dan aktivasi data resmi melalui OSS.
Jangan tunggu muncul masalah, lakukan review dan audit internal secara rutin. Dan jika terasa rumit, gunakan jasa profesional agar proses berjalan aman dan efisien.
Semoga artikel ini membantu pelaku usaha di jaringan HiveFive agar tidak tergelincir oleh kesalahan administratif yang sebenarnya mudah dihindari.
