Pengantar
Dalam praktik hukum di Indonesia, perbedaan antara perkumpulan dan yayasan menjadi topik yang sering dibahas, terutama setelah lahirnya Undang-Undang Yayasan. Banyak pihak yang kemudian beralih dari yayasan ke perkumpulan atau sebaliknya. Namun, apa sebenarnya perbedaan antara perkumpulan dan yayasan? Dari sisi hukum, legalitas, dan kekuatan hukumnya, mana yang lebih kuat?
Dasar Hukum
Dasar hukum yang mengatur tentang perkumpulan dan yayasan di Indonesia cukup beragam, antara lain:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Staatsblad Nomor 64 Tahun 1870 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan.
Pengertian
Menurut Pasal 1 angka 1 Permenkumham 28/2016, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
Sedangkan perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang yang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
Jenis
1. Perkumpulan
- Berbadan hukum
- Tidak berbadan hukum (contoh: organisasi kemasyarakatan berdasarkan UU 17/2013)
2. Yayasan
- Selalu berbadan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari menteri.
Persyaratan
Anggaran Dasar Yayasan (Pasal 14 ayat (2) UU Yayasan) sekurang-kurangnya memuat:
- Nama dan tempat kedudukan
- Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut
- Jangka waktu pendirian
- Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda
- Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan
- Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina, pengurus, dan pengawas
- Hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus, dan pengawas
- Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan
- Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar
- Penggabungan dan pembubaran yayasan
- Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran
AD dan ART Ormas Berbadan Hukum (Pasal 35 ayat (2) UU 17/2013) memuat paling sedikit:
- Nama dan lambang
- Tempat kedudukan
- Asas, tujuan, dan fungsi
- Kepengerusan
- Hak dan kewajiban anggota
- Pengelolaan keuangan
- Mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal
- Pembubaran organisasi
Perbedaan
| Pembeda | Perkumpulan | Yayasan |
|---|---|---|
| Keanggotaan | Memiliki anggota | Tidak memiliki anggota |
| Bentuk | Berbadan hukum dan tidak berbadan hukum | Harus berbadan hukum |
| Dasar Hukum | Staatsblad Nomor 64 Tahun 1870 dan KUH Perdata | UU Yayasan dan perubahannya |
Penutup
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yayasan dan perkumpulan yang berbadan hukum lebih kuat kedudukannya dibandingkan dengan perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Namun demikian, pembentukan masing-masing bergantung pada kondisi dan kebutuhan.
Baik yayasan maupun perkumpulan berbadan hukum memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Butuh bantuan mendirikan PT? Hive Five dapat membantu Anda mengurus legalitas dan perizinan usaha. Hubungi tim Hive Five sekarang untuk konsultasi lebih lanjut.
